Lokasi / Beranda / Berita / PKB: Konflik Suku-Agama Berawal dari Persoalan Kemiskinan
PKB: Konflik Suku-Agama Berawal dari Persoalan Kemiskinan

"Kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa persoalan-persoalan seperti kemiskinan, persoalan-persoalan seperti keterbelakangan ekonomi, pendidikan, sudah menjadi hal yang kita hadapi sehari-hari," imbuhnya.
Faisol menuturkan, persoalan itu menimbulkan pikiran-pikiran maupun berbagai pandangan yang memicu dan menjadi dorongan konflik-konflik horizontal muncul di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karenanya, Muhaimin Iskandar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupaya memperkecil angka kemiskinan sesuai dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan begitu, ucap Faisol, konflik horizontal dapat diredam.
"Agar tidak ada peluang orang-orang yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi berpikir bahwa ada persoalan-persoalan yang memicu timbulnya konflik-konflik horizontal," beber Faisol.
Ia pun berharap berbagai program yang digagas Presiden Prabowo mampu menyelesaikan dan memutus persoalan mendasar dalam struktur masyarakat.
Menurutnya, kekuatan, modal, dan kekayaan Indonesia sebagai bangsa terlalu besar untuk menjadi hambatan di mana persatuan dan kesatuan tidak bisa dibangun.
"Kekayaan-kekayaan inilah yang semestinya dijadikan modal untuk merawat perbedaan-perbedaan, merawat yang namanya perbedaan suku, perbedaan agama agar tetap ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandas Faisol.
Sebelumnya — Prabowo Bocorkan Bakal Launching Motor Listrik Nasional
Selanjutnya — Tak Semua Kucing Jalanan Lahir di Jalan, Ada Kebiasaan yang Memicu Lonjakan Populasinya
Artikel Terkait
- Piala Dunia 2026: Perancis Lebih Jago dari Inggris saat Tampil di Perebutan Peringkat 3
- Sidang Kasus Penggelapan Sparepart Rp 1,9 M, Kubu Terdakwa Ungkap Kejanggalan Dakwaan
- DPRD DKI Kawal Penerbitan Sertifikat Tanah PTSL yang Bertahun-tahun Tertunda
- Polisi Tangkap Remaja di Jaksel yang Lecehkan 3 Anak, Modus Ajak Main Gim
- Penarikan Manfaat JHT BPJS Ketenagakeraan Bisa Kena Pajak Progresif, Simak Aturannya
- Putusan MK: Pemberian Izin Tambang Ormas Tak Boleh Penunjukan Langsung
- Warga Minta JPO Tendean Cepat Dibangun Lagi, Sebut Zebra Cross Tak Cukup Aman
- Mendes Janji, Kopdes Merah Putih Tidak Matikan Bisnis Warung Kelontong
